Skip to content →

Cabut UU Perguruan Tinggi: BEM KM UGM Tolak Pendidikan Mahal

Tolak Pendidikan Mahal
#MDA/Aqmal Nur Jihad

Yogyakarta-(4/11/2012) Bunderan Universitas Gadjah Mada terlihat ramai siang itu. Panas terik matahari tak membuat sejumlah segerombolan masa aksi tersebut pudar. Sekelompok masa sejumlah 70 orang tersebut merupakan masa dari badan eksekutif mahasiswa UGM 2012 yang hendak menyampaikan tuntutan seputar adanya UU Perguruan Tinggi. Aksi yang diikuti oleh perwakilan dari 18 fakultas yang ada di UGM tergabung dalam BEM KM UGM ini adalah langkah awal dalam serangkaian kegiatan untuk menolak undang-undang perguruan tinggi yang akan merugikan rakyat Indonesia. Setelah aksi ini nantinya akan dilakukan kajian-kajian judicial review yang pada akhirnya akan diajukan ke mahkamah konstitusi (MK).

Aksi itu bermula dari bundaran UGM untuk menyampaikan beberapa orasi menolak UU PT pukul 14.00. Saat menyampaikan orasinya puluhan masa ini meneriakkan CABUT UUPT, TOLAK UUPT, dan nyanyian Darah Juang. Setelah itu masa bergerak dari bunderan menuju kedepan gedung rektorat Universitas Gadjah Mada menemui rektor UGM Prof. Pratikno.

Dalam situs resmi BEM KM UGM, pada aksi tersebut rektor UGM menyatakan sikapnya bahwa,

Tak lama kemudian, Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, akhirnya mau turun dan menyatakan sikapnya tentang aksi kali ini. Beliau menyatakan bahwa UGM sebagai universitas kerakyatan telah berhasil memperjuangkan 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Tinggal untuk prakteknya perlu pengawalan. Menurutnya, spiritnya harus memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat marginal dan masyarakat perbatasan. Rektor UGM juga menyatakan Education for all, yaitu semua lapisan bangsa Indonesia berhak menikmati pendidikan.

Menyikapi masuknya Perguruan Tinggi Asing, menurut Rektor UGM, janganlah dilihat sebagai investasi, tetapi sebagai bentuk pendidikan. Hanya saja Perguruan Tinggi  Asing belum ada instrumen hukum yang mengatur. Ketika ditanya soal kejelasan sikap tentang UU PT, Rektor menyatakan bahwa aktivitas Perguruan Tinggi Asing konten dan substansinya harus diatur sesuai dengan peraturan di Indonesia. – http://bemkm.ugm.ac.id/bem-km-ugm-tolak-pendidikan-mahal/

Undang-undang perguruan tinggi mendapatkan sorotan dari beberapa elemen masyarakat khususnya mahasiswa karena bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV. Pembukaan UUD alinea ke-IV yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa BEM KM UGM 2012 menolak? Berikut penjelasan BEM KM UGM 2012. (#MDA)

Published in Arsip Live Report Pendidikan Sosial Politik

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *